Third-party Intervention oleh PBB pada Konflik Suriah

Jatuhnya ribuan korban jiwa dalam konflik Suriah yang mendorong peranan PBB untuk menghentikan konflik tersebut yang telah meluas tersebut.

Definisi intervention on intrastate conflict menurut Patrick M. Regan adalah tindakan yang bersifat militer dan/ ekonomi pada permasalahan internal suatu negara, yang ditujukan kepada otoritas pemerintahan negara tersebut agar tercipta suatu perimbangan kekuatan (balance of power) antara pemerintah dan pihak oposisi.

Menurut Ronald J. Fisher, ada enam tipe intervensi dari pihak-ketiga yang dapat berjalan tidak hanya di sistem internasional tapi juga sistem lainnya, seperti: konsiliasi, konsultasi, pure mediation, power mediation, arbitrasi, dan peacekeeping. Lebih lanjut peacekeeping adalah suatu keadaan dimana pihak ketiga menyediakan kekuatan militer untuk mengawasi gencatan senjata atau kesepakatan antar kelompok yang bermasalah dan dapat bergerak di bidang kemanusiaan. Peacekeeping sendiri dapat diartikan sebagai usaha bantuan kepada suatu negara atau wilayah yang terpecah akibat mengalami konflik atau perang, untuk menciptakan kembali keadaan yang kondusif bagi tercapainya perdamaian melalui intervensi pihak-ketiga dengan menggunakan kekuatan multinasional yang terdiri dari kaum sipil, polisi, serta militer..

Di dalam organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, terdapat 2 badan yang berkenaan langsung tugas sebagai perdamaian dan keamanan internasional yaitu, Majelis Umum dan Dewan Keamanan. PBB dan Dewan Keamanannya, sebagai pihak ketiga berupa organisasi internasional, mempunyai tiga cara dalam mengatasi konflik yang sedang terjadi: preventive diplomacy, peacemaking dan peacekeeping, dan untuk melakukan ketiga cara tersebut PBB harus melakukan intervensi terhadap negara yang mengalami konflik baik secara diplomatik, militer ataupun ekonomi. Intervensi melalui kekuatan militer biasanya berupa: pengiriman pasukan dan bantuan intelijen, sedangkan intervensi dari segi ekonomi bisa berupa embargo atau pembatalan dana bantuan.

Berdasarkan piagam pembentukannya, PBB mempunyai empat tujuan utama, yaitu:

  1. Memelihara perdamaian dan keamanan dunia;
  2. Membangun hubungan damai dan kerja sama antara negara-negara di dunia;
  3. Bekerja sama dengan negara-negara anggotanya dalam pemecahan masalah-masalah internasional, dan
  4. Mendorong penghormatan hak asasi manusia.

Dalam meredam konflik internasional yang terjadi, setiap tindakan yang dilakukan oleh PBB harus bertujuan:

  • Berusaha mengidentifikasi pada tahap sedini mungkin adanya situasi yang bisa menghasilkan konflik, dan mencoba menggunakan diplomasi sebagai cara untuk menghilangkan potensi konflik sebelum menyebabkan kekerasan.
  • Apabila konflik telah pecah, peacemaking ditujukan untuk memecahkan masalah-masalah penyebab konflik.
  • Meskipun lemah, tindakan peacekeeping dimaksudkan untuk menghentikan peperangan, menciptakan situasi yang mendukung untuk membantu pelaksanaan kesepakatan perdamaian yang telah dicapai.
  • Siap membantu dalam pembangunan perdamaian dalam konteks: membangun kembali prasarana negara-negara yang sebelumnya terpecaholeh perang dan membangun ikatan damai yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak/negara-negara yang bertikai.
  • Untuk menangani penyebab konflik terdalam: keputusasaan ekonomi, ketidakadilan sosial dan penindasan politik.

Chapter V dari Piagam PBB menunjuk Dewan Keamanan sebagai badan utama yang bertanggungjawab untuk menjaga dan menstabilkan keamanan dan perdamaian internasional.

Departement of Peacekeeping Operation (DPKO) PBB terbentuk berdasarkan keinginan Sekjen PBB Boutros Boutros-Ghali untuk memperkuat peranan PBB didalam preventive diplomacy dan peacekeeping, yang terdapat di laporannya yang dikenal dengan An Agenda for Peace.

Pasal 11 ayat 1 Piagam PBB menyebutkan bahwa Majelis Umum dapat merumuskan prinsip-prinsip umum bagi kerjasama guna memelihara perdamaian dan keamanan internasional, termasuk prinsip-prinsip mengenai perlucutan senjata dan pengaturan persenjataan, dan dapat mengemukakan rekomendasi-rekomendasi yang bertalian dengan prinsip-prinsip itu kepada anggota-anggota atau kepada Dewan Keamanan atau kepada kedua-duanya.

Menurut United Nations Peacekeeping Operation: Principles and Guidelines atau yang biasa disebut dengan Capstone Doctrine, landasan normatif PBB dalam membentuk dan menjalankan operasi perdamaian ada empat, meliputi: piagam PBB, HAM, hukum humaniter internasional serta mandat DK PBB.

Berbicara tentang PKO tidak dapat terlepas dari masalah HAM dan hukum humaniter internasional sebagai landasan normatif setiap tindakan peacekeeping yang dilakukan oleh DK PBB.

Dalam setiap PKO, pasukan perdamaian yang dikirim oleh DK PBB kedalam suatu konflik diharuskan untuk bertindak sejalan dengan hukum HAM internasional dan memahami bahwa setiap langkah yang diambil akan selalu berhubungan dengan HAM, kesemuanya itu juga terdapat didalam setiap mandat yang diberikan kepada tiap PKO yang dijalankan.

Hukum humaniter internasional dikenal dengan sebutan lain yaitu “hukum

perang” atau “hukum konflik bersenjata”. Hukum humaniter internasional yang dibuat untuk melindungi pihak-pihak/individu-individu yang tidak atau tidak lagi ikut di dalam peperangan dan menjaga hak-hak dasar dari kaum sipil, korban perang dan pihak-pihak yang tidak termasuk pasukan perang didalam suatu konflik bersenjata. Hal ini yang menyebabkan hukum humaniter internasional sangat relevan bagi PKO yang seringkali ditempatkan pada masa pasca-konflik yang lebih banyak berhubungan dengan masalah-masalah

humaniter.

Keterlibatan PBB pada awalnya hanya sebatas mengirimkan tim monitoring konflik karena berkaitan dengan fungsi humanitarian assistance dan menjaga perdamaian internasional seperti yang tercantum pada Chapter I pasal 1 ayat 1 Piagam PBB:

to maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principal of justice and international law,        adjustment or settlement of international dispute or situation which might lead to a breach of the peace;”

Pasal 52 ayat 3 juga menjelaskan tujuan utama PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia: Dewan Keamanan akan memberikan dorongan untuk pengembangan penyelesaian secara damai atas pertikaian setempat atau badan-badan regional itu baik atas usaha negara-negara yang bersangkutan maupun atas anjuran Dewan Keamanan.

Baru ketika konflik semakin memanas, PBB memberikan wewenang kepada Dewan Keamanan untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Suriah dan menjalankan proses perdamaian konflik, seperti yang tercantum pada pasal 24 ayat 1 Piagam PBB:

“in order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its Members confer on the Security Council primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and agree that in carrying out its duties under this responsibility the Security Council acts on their behalf.”

Konflik antar-negara bergeser dan digantikan oleh konflik intrastate sebagai gangguan yang dominan terhadap keamanan dan perdamaian internasional sekarang ini. Dilatar-belakangi oleh aspek etnis, ekonomi, dan nasionalis yang menginginkan adanya hak otonomi dari sisi internal suatu negara, membuat perang sipil menjadi bentuk perseteruan yang paling umum ditemui dari konflik bersenjata. Biasanya terciri bahwa konflik terjadi antara kelompok oposisi dengan kelompok pro-pemerintah, atau antara kelompok-kelompok yang berseteru karena perebutan kekuasaan.

Chapter VI dari Piagam PBB lebih membahas cara-cara konvensional dalam menyelesaikan suatu konflik dan lebih mengandalkan dari kesediaan para pihak yang bersengketa untuk mau bekerjasama dengan DK PBB dalam mencari solusi atau kesepakatan agar konflik dapat diakhiri, dan kemudian mendukung terciptanya situasi yang kondusif supaya kesepakatan yang telah diterima dapat dijalankan. Beberapa pasal dalam Chapter VI yang berhubungan dengan langkah-langkah yang diambil oleh DK PBB pada konflik Suriah:

  • Pasal 33 : Para pihak pada suatu sengketa, yang jika berkelanjutan memungkinkan untuk membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, harus, pertama-tama mencari jalan keluar melalui negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian hukum, cara-cara alternatif melalui badan regional atau kesepakatankesepakatan, atau cara-cara damai sesuai dengan pilihan sendiri.
  • Pasal 34 : Dewan Keamanan dapat menyelidiki suatu sengketa atau apapun yang dapat menyebabkan terjadinya permasalahan internasional, untuk menentukan apakah sengketa atau situasi tersebut berkelanjutan dan dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian atau keamanan internasional.
  • Pasal 36 : Ayat 1; Dewan Keamanan dapat, pada setiap tahapan situasi seperti yang tercantum dalam pasal 33, merekomendasikan prosedur atau metode-metode penyelesaian yang sesuai.

Ayat 2; Dewan Keamanan harus mempertimbangkan segala prosedur apapun untuk diterapkan pada penyelesaian sengketa yang telah diterima/dijalankan oleh semua pihak.

Sedangkan Chapter VII dari Piagam PBB lebih membahas mengenai cara-cara lain diluar metode konvensional untuk memaksa pihak yang bersengketa agar mau bekerjasama dalam menyelesaikan konflik, apabila konflik berkelanjutan dan dinilai membahayakan stabilitas regional dan internasional. Seperti yang terdapat pada:

  • Pasal 41 : Dewan Keamanan dapat mengambil tindakan tanpa penggunaan senjata apapun yang dinilai mampu memberikan pengaruh terhadap keputusannya, seperti gangguan hubungan ekonomi, laut, udara, telekomunikasi, radio hingga pemutusan hubungan diplomatik. Pasal 42 : Apabila tindakan-tindakan yang tercantum dalam Pasal 41 telah diambil dan dinilai tidak memadai, Dewan Keamanan mungkin mengambil tindakan melalui laut, udara dan pasukan darat yang diperlukan untuk memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Tindakan tersebut dapat mencakup demonstrasi, blokade, atau operasi lainnya melalui udara atau laut, serta pasukan darat anggota PBB.
  • Pasal 51 : Tidak tercantum dalam Piagam PBB yang mengganggu hak asasi individu atau kolektif untuk membela diri jika terjadi serangan bersenjata, hingga Dewan Keamanan memutuskan langkah selanjutnya untuk dapat kembali memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Secara normatif, peacekeeping operation yang dijalankan PBB memang hanya terbatas pada mendukung implementasi suatu perjanjian damai atau gencatan senjata namun seringkali PKO tersebut dibutuhkan untuk peranan yang lebih aktif dalam proses peacemaking dan peacebuilding. Namun jika dalam menjalankan misinya para pasukan PKO PBB turut terkena serangan dari pihak yang berkonflik, mereka diperbolehkan untuk menyerang balik dengan tujuan membela diri (self-defense) dan melindungi kaum sipil.
Iklan

Pandangan Hukum Kasus Spionase Terhadap Indonesia Yang Dilakukan Oleh Australia.

Oleh:

Orisman Willem Totonafo Daeli

Universitas Pancasila

Spionase Autralia tehadap Indonesia yang dilakukan di Keduataan Besar Australia di Indonesia beberapa waktu lalu menuai kritik dari masyarakat internasional. Terlepas dari sudut padang politik, tinjauan secara yuridis sangatlah diperlukan sebagai jalan keluar masalah ini.

Hukum diplomatik yang secara jelas diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik telah memberikan batasaan dalam hal pengguanan Kedutaan Besar (Diplomatic Premisses).

Penyalahguanaan wisma perwakilan diplomatik yang dilakukan Autralia jelas melanggar ketentuan Pasal 41 ayat (3) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik “The premises of the mission must not be used in any manner incompatible with the functions of the mission as laid down in the present Convention or by other rules of general international law or by any special agreements in force between the sending and the receiving State.” Tugas-tugas perwakilan diplomatik tersebut antara lain[1]:

  1. 1.      Representing the sending State in the receiving State;
  2. 2.      Protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, within the limits permitted by international law;
  3. 3.      Negotiating with the Government of the receiving State;
  4. 4.      Ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving State, and reporting thereon to the Government of the sending State;
  5. 5.      promoting friendly relations between the sending State and the receiving State, and developing their economic, cultural and scientific relations.

Selain hal tesebut diatas pelanggaran yang telah dilakukan oleh Perwakilan Diplomatik Australia adalah mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Penyadapan tersebut secara jelas dilakukan oleh Australia terhadap Orang-orang penting di Negara ini. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hal tersebut merupakan kegiatan mencampuri urusan dalam negeri dari negara penerima (Indonesia). Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik melarang secara tegas dalam Pasal 41 ayat (1) “Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving State. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of that State.” Hal ini juga jelas melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB yg isinya tentang Prinsip non-intervensi urusan dalam negeri suatu negara (The Principle of non-interference in the internal affairs of state).

Dalam rangka melakukan penelusuran mengenai kebenaran pelanggaran yang dilakukan oleh Autralia tersebut maka dapat dilakukan penyidikan di dalam Wisma Perwakilan Diplomatik Australia tersebut. Namun apakah hal tersebut dimungkinkan? Pada dasarnya Wisma Perwakilan Diplomatik tidak dapat diganggu gugat sebagimana dalam Pasal 22 ayat (1) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik “The premises of the mission shall be inviolable. The agents of the receiving State may not enter them, except with the consent of the head of the mission”, artinya, bahwa dalam rangka melakukan penyidikan kasus ini tidak mungkin dilakukan[2], bahkan untuk memasukinya saja tidak dapat dilakukan tanpa izin dari Kepala Perwakilan Diplomatiknya. Namun dalam hal ada dugaan yang sangat kuat dan dapat dibuktikan, aparat Indonesia dapat memasuki Wisama Perwakilan Diplomatik Australia secara paksa.

  Namun hal tersebut diatas bukan berarti Indonesia tidak dapat melakukan tidakan apa-apa. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan Indonesia dilihat dari sudut padang hukum diplomatik antara lain:

  1. Mengrimkan nota diplomatik berisikan strong protest yang mana isinya mengecam  aksi Australia tersebut dan meminta maaf kepada Indonesia.
  2. Persona Non-grata. Hal ini dimungkinkan dilaksanakan Indonesia dimana Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik memperbolehkan hal tersebut.

Article 43

The function of a diplomatic agent comes to an end, inter alia :

(b)   on notification by the receiving State to the sending State that, in accordance with paragraph 2 of Article 9, it refuses to recognize the diplomatic agent as a member of the mission.

Article 9

(1)   The receiving State may at any time and without having to explain its decision, notify the sending State that the head of the mission or any member of the diplomatic staff of the mission is persona non grata or that any other member of the staff of the mission is not acceptable. In any such case, the sending State shall, as appropriate, either recall the person concerned or terminate his functions with the mission. A person may be declared non grata or not acceptable before arriving in the territory of the receiving State.

Pejabat diplomatik dari Autralia dipulangkan ke Negaranya karna Indonesia menolak untuk mengakuinya sebagai pejabat Perwakilan Australia untuk Indonesia.

  1. Penanggalan Kekebalan Diplomatik (Waiver). Hal ini juga dimungkinkan dapat dilakukan oleh Indonesia dalam rangka mengadili Pejabat Diplomatik Australia yang melakukan penyadapan  terhadap Indonesia dimana pemerintah Indonesia mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Australia yang menyatakan bahwa Indonesia tidak lagi mengakui lagi pejabat diplomatik Australia. Hal ini berdampak dengan kekebalan diplomatik pejabat tersebut yang juga tidak diakui lagi. Pasal 32 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik  dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia, yang mana menyatakan:

(1)   The immunity from jurisdiction of diplomatic agents and of persons enjoying immunity under Article 37 may be waived by the sending State.

(2)   Waiver must always be express.

(3)   The initiation of proceedings by a diplomatic agent of by a person enjoying immunity from jurisdiction under Article 37 shall preclude him from invoking immunity from jursdiction in respect of any counter-claim directly connected with the principal claim.

(4)   Waiver of immunity from jurisdiction in respect of civil or administrative

(5)   proceedings shall not be held to imply waiver of immunity in respect of the execution of the judgment, for which a separate waiver shall be necessary.

Namun, hal ini tidak dapat dilakukan dengan mudah. Dalam pelaksanaan penanggalan kekebalan diplomatik harus dinyatakan secara jelas dan mendapat persetujuan dari Perdana Menteri Australia melalui nota diplomatik.

Apabila penanggalan kekebalan diplomatik telah dilakukan maka pejabat perwakilan Australia tersebut dapat diadili di Indonesia. Adapun ketentuan hukum nasional yang dapat dikenakan kepadanya, yakni:

Pasal 40 jo Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia tentang Telekomunikasi.

Pasal 40: Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.

Pasal 56: Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

  1. Pemutusan Hubungan Diplomatik. Dikala permasalahan ini tidak berujung dengan tindakan yang sama-sama menguntungkan kedua negara maka langkah ini merupakan langkah selanjutnya yang dapat ditempuh oleh pemerintah Indonesia. Hal mencampuri urusan dalam negeri Indonesia[3] dapat dijadikan alasan untuk memutuskan hubungan diplomatik. Ketakutan mengenai kepentingan Warga Negara Indonesia yang berada di Australia dapat diatasi dengan mempercayakan perlindungan atas kepentingan Indonesia dan kepentingan Warga Negara Indonesia kepada negara ketiga dengan persetujuan Austalia.[4]


[1] Article 3 CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS 1961.

[2]  Article 22 Paragraph (3) VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS 1961 “The premises of the mission, their furnishings and other property thereon and the means of transport of the mission shall be immune from search, requisition, attachment or execution.”

[3] Pasal 41 ayat (3) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik

[4] Article 45

If diplomatic relations are broken off between two States, or if a mission is permanently or temporarily recalled:

 (c) the sending State may entrust the protection of its interests and those of its nationals to a third State acceptable to the receiving State.

 

 

Cara mendaftarkan diri menjadi membership Google Group

Anda bisa mendaftarkan diri Anda secara pribadi, tentu saja dengan langkah yang sedikit lebih rumit daripada Anda menggunakan akun Google Anda.

  1. Masuklah ke alamat google groups dengan browser Anda, kemudian klik link “Apply for membership” seperti pada langkah nomor 2 di atas.
  2. Perbedaan dari cara sebelumnya adalah karena kali ini Anda belum login akun Google, maka harus membuat akun Google khusus untuk dapat menggunakan milis dengan email Yahoo Anda. Klik link Sign up di pojok kanan atas.
  3. Anda akan dibawa ke suatu halaman yang mana Anda bisa memilih untuk mendaftar baru atau menggunakan akun email Anda yang lain. Pilih logo Yahoo untuk melanjutkan.
  4. Setelah itu, halaman login akun Yahoo Anda akan terbuka. Isikan dengan alamat email Yahoo Anda beserta passwordnya, kemudian klik tombol Sign In.
  5. Langkah berikutnya adalah Anda harus menyetujui untuk masuk ke Google dengan menggunakan id Yahoo Anda. Klik saja tombol Agree tersebut.
  6. Pada halaman berikutnya, Anda akan diminta untuk membuat akun baru, namun bisa menggunakan email Yahoo Anda. Isikan email Yahoo Anda di field yang tersedia, lalu isikan password. Password tidak harus dengan password Yahoo Anda. Setelah itu, isilah field-field lain yang ada di bawahnya.
  7. Selesai. Langkah berikutnya Anda tinggal mengikuti seperti pada penggunaan dengan GMail, pada langkah nomor 3 di atas. Tampilan yang akan Anda temukan kurang lebih sama.

Aborsi dalam KUHP dan UU no 36 tahun 2009

Dukun Hukum

KUHP

Pasal 346

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 348

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga…

Lihat pos aslinya 594 kata lagi

NIAS Geography

Click to enlarge!
Nias Island lies on latitude 10 30′ north and longitude 970 98′ east. It covers an areas of 5,625 km2 which is mostly lowland area of ± 800 m above sea level.

It is the biggest in a group of islands on this side of Sumatera that is part of the province of Sumatera Utara. This area consists of 131 islands and Nias Island is the biggest. The population in this area is about 639,675 people (including Malay, Batak, and Chinese). Nias has a very unique culture and nature which is far different from other areas in North Sumatra. This is because of its separate and remote location from the rest of Sumatra.

To reach this place, there is weekly ship from Jakarta (the capital city of Indonesia) to Gunung Sitoli; There are Ferries from Sibolga to Gunung Sitoli, Teluk Dalam, or Lahewa every day; Before the crisis hit Indonesia, there is daily flight from Medan to Gunung Sitoli, however it is less frequent nowadays.

Gunung Sitoli is the capital city of Nias and it is the center of administration and business affairs of regency. There are several travel agencies hotels, public busses and rental cars to support tourism here. There are also some government and private banks available.

Distance Zip Code
From To Km
Gunungsitoli Binaka Airport 19
Tumöri 5
Gido 25
Idanögawo 36
Bawölato 55
Lahusa 80
Gomo 101
Mandrehe 50
Sirombu 74
Lölöwa’u 65
Telukdalam 120
Lölöfitu Moi 34
Alasa 35
Tuhemberua 35
Lahewa 80
Gomo Börönadu 8
Lahusa Satua 5
Tundrumbaho 4
Telukdalam Lagundri 13
Sorake 15
Bawömataluo 11
Hili Simaetanö 14
Lahewa Toyolawa 12
Afulu 24
City ZIP-Code
Afulu 22857
Alasa 22861
Bawölato 22876
Gidö 22871
Gomo 22873
Gunungsitoli 22851
Hiliduho 22854
Idanögawo 22872
Lahewa 22853
Lahusa 22874
Lölöwau 22864
Lotu 22856
Mandrehe 22862
Moi 22875
Namöhalu 22855
Pulau-pulau Batu 22881
Ramba-ramba 22866
Sirombu 22863
Tanahbala 22882
Telukdalam 22865
Tuhemberua 22852
Tuhemberualölölawa’u 22867

Tips cara blog bisa masuk google search engine, yahoo, dsb

 

Sumber pengunjung blog kita bisa dari direktori web, mesin pencari, tautan / link dari website lain dan kunjungan langsung ke alamat / url situs kita. Untuk bisa dicrawl dan diindex google, situs kita harus ditemukan oleh sistem bot google yang akan menelusuri blog kita dan menampilkan situs kita di hasil pencarian google.

berikut ini adalah beberapa cara agar situs web kita kenalan dengan bot punya google, yahoo, dan kawan-kawan :

1. submit url situs web atau blog kita di sistem milik google, yahoo, dll.
http://www.google.com/addurl/
http://www.google.com/webmasters/tools/ (khusus yang ahli saja / expert)
http://www.submitexpress.com/submit.html (pihak ketiga)
http://www.altavista.com/addurl/default
– search.yahoo.com/info/submit.html

2. submit alamat blog / situs ke web direktori terkenal
http://www.dmoz.org

3. promosi baik-baik
– pasang signature email kita yang ada link blog atau website kita (hati-hati email kita diangap spam)
– pasang signature di komentar blog atau forum walaupun nofollow
– pasang iklan di iklan online gratisan
– masukkan blog kita di web direktori lokal dan internasional sebanyak-banyaknya
– daftar direktori blog seperti blog-indonesia.com
– pakai pakaian atau atribut yang ada tulisan alamat situs kita
– kalau kenalan sama orang lain di internet jangan lupa promosi blog kita.
– pasang link blog kita di profil friendster, facebook, hi5, myspace, dan lain-lain.

4. rajin menebar link blog aktif kita di internet
carilah forum atau blog yang memperbolehkan kita posting link aktif follow web kita di situsnya. seperti memberi komentar atau respon balasan thread di forum komunitas dengan melampirkan link di signature kita. cara ini lumayan ampuh untuk menarik pengunjung dan banyak bot search engine.

—–

Tambahan :

Yang perlu diingat dan diperhatikan adalah proses mulai dari crawl sampai index bisa memakan waktu sebentar maupun lama suka-suka sistem google. Bisa dalam hitungan jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan seterusnya. Jadi harap sabar dan jangan mudah putus asa. Jangan bergantung pada meisn pencari saja, tetapi gunakan metode promosi lain.

Kalau buat blog jangan cuma copy paste dari website lain karena google bisa mendeteksi kejahatan hak cipta semacam itu. Buatlah tulisan blog sendiri biarpun jelek karena lama-lama kita bisa jadi ahli menulis.

Artikel atau tulisan blog yang bagus tidak selamanya bisa memancing orang / pengunjung untuk memberi komentar. Komentar bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan. Konsentrasilah pada jumlah pengunjung ketimbang jumlah komentar blog.

Semoga membantu 😀

Plate Tectonics: The Ends (and Beginnings) of the Earth, Part 1

Wander Woman Thea

Earth from Space

Is it possible for something that’s spherical to have a physical end or beginning? A ball just keeps going on and on and on and on. No matter how many times you turn it, you never get to any definitive beginning or end. Where does an egg start and where does it end? With the chicken or the egg or the chicken or the egg or the chicken?

Chicken or the eggWell, in spite of its spherical shape, planet Earth has many beginnings and endings and they are found at the boundaries of the colossal shifting plates that comprise its surface! Plate tectonics account for many of the soaring and plummeting landscapes on our planet and it explains a host of our most frightening natural disasters, from spewing volcanoes to shuddering earthquakes. It builds beautiful fertile islands in the middle of vast ocean expanses while ripping the ocean floor apart elsewhere, forming trenches…

Lihat pos aslinya 1.347 kata lagi